Tak Lagi Berantakan, Angka Kematian Kembali Dimasukkan dalam Indikator Penentuan Level PPKM

Pemerintah kembali memasukkan angka kematian sebagai salah satu indikator penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelumnya angka kematian dikeluarkan dari salah satu indikator penentuan level PPKM, lantaran datanya berantakan. "Dalam evaluasi level 4 PPKM di atas pemerintah kembali masukkan data indikator kematian sebagai penilaian assesment level sesuai acuan yang ditetapkan WHO," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga merupakan penanggungjawab pelaksanaan PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (23/8/2021).

Pemerintah telah merapihkan sebagian besar data kematian yang sempat kacau pendataannya yang menyebabkan penentuan level PPKM kurang tepat. Masih ada sejumlah daerah yang masih dibereskan pendataan angka kematiannya. "Jadi kalau waktu dua minggu yang lalu kami mengambil itu (mengeluarkan dari indikator), karena kami mencoba bereskan datanya dan saya kira sekarang kerja keras dari Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi, data itu sudah makin baik," katanya.

Sekarang ini kata Luhut, kasus kematian sudah banyak yang langsung terlaporkan sehingga dapat digunakan untuk menentukan level PPKM. Sebelumnya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah kata Wiku mengeluarkan angka kematian sebagai indikator untuk perbaikan sistem pencatatan. Sehingga penentuan level PPKM nantinya lebih akurat dan valid.

Menurutnya, pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam asesmen level PPKM untuk sementara waktu saja. Setelah data berhasil diperbaiki, maka angka kematian tersebut akan kembali dimasukan sebagai salah satu indikator. "Perhitungan tersebut hanya tidak digunakan sementara saja paralel dengan upaya perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan nasional," katanya. Hal senada disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi. Ia mengatakan bahwa angka kematian bukan dihilangkan melainkan hanya tidak digunakan sementara waktu dalam menentukan level PPKM.

“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata dia di Jakarta pada Rabu (11/8/2021). Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Hal itu menyebabkan analisis kondisi suatu daerah menjadi bias. “Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” tambahnya.

Data yang bias tersebut menurutnya menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. Namun demikian, Jodi menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate lebih 21 hari. “Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate,” katanya.

Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. “Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” bebernya. Sembari menunggu proses itu, Jodi menuturkan bahwa untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.