Guru Besar Hukum UI: Jangan Rusak Indonesia Hanya untuk Nepotisme Keluarga

Sugeng rawuh CikguShop di Portal Ini!

DEPOK – Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Profesor Sulistowati Irianto tentang hukum dan demokrasi di Indonesia jelang pemilu 2024. Ia mengatakan, Indonesia tidak boleh dihancurkan karena nepotisme keluarga dan politik instan. Guru Besar Hukum UI: Jangan Rusak Indonesia Hanya untuk Nepotisme Keluarga

Jumat (2/2/2024), ia menyampaikan keprihatinannya terhadap keadaan demokrasi bersama para guru besar dan lulusan Universitas Indonesia di halaman Rektorat UI, Depok, Jawa Barat.

Baca Juga: 4 Himbauan Guru Besar dan Lulusan UI, Salah Satunya Pemilu Tanpa Rasa Takut Dirjen Dikti:Tak Boleh Ada Mahasiswa Tidak Bisa Kuliah di PTN-BH karena Alasan Ekonomi

“Jadi jangan hancurkan Indonesia, Indonesia dulunya besar, dan jangan hancurkan hari ini demi kepentingan politik sesaat. Sekadar menekankan kekeluargaan,” kata Profesor Sulis.

Profesor Dr Sulis juga meyakinkan, civitas akademika UI tidak akan tinggal diam dan akan memantau apa yang terjadi di tanah air terkait penegakan hukum dan demokrasi.

“Kami tidak akan diam, kami sivitas akademika UI akan terus memantau apa yang terjadi di sana,” ujarnya.

Selain itu, Prof Sulis juga menyampaikan bahwa UI pernah menjadi rektor dan pendiri negara pada tahun 1951-1954 yaitu Pak Sopomo. Ia juga menyerukan agar UI dibawa kembali ke era Srijaya yang merupakan pusat ilmu pengetahuan global

Baca juga: Staf Pengajar dan Alumni UI Angkat Bicara Tentang Rusaknya Hukum dan Demokrasi di Indonesia.

“Pada tahun 1951-1954, ada Rektor Universitas Pak Sopomo yang merupakan founding father bangsa kita. Pak Sopomo secara khusus memimpin civitas akademika Universitas menjadi pusat ilmu pengetahuan global,” ujarnya.

Himbauan maksimal 4 poin dari dosen dan alumni UI

1. Mengecam segala tindakan yang menekan kebebasan berpendapat Guru Besar Hukum UI: Jangan Rusak Indonesia Hanya untuk Nepotisme Keluarga

2. Menuntut hak memilih dalam pemilu tanpa rasa takut atau intimidasi

3. Menuntut agar seluruh ASN, Pejabat Pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari keharusan memenangkan salah satu pasangan calon.

4. Menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di daerahnya masing-masing.